AKSIBORNEO – “Megawati jengkel, kecam pemerintahan masa kini tak ubahnya zaman Orde Baru (Orba). Istana tak menanggapinya, tapi TKN Prabowo-Gibran beri pukulan balik.”
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menilai pemerintah yang telah bertindak sewenang-wenang menjelang Pilpres 2024.
“Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru,” kata Megawati.
Megawati selanjutnya menyoroti sejumlah aksi yang dinilai sewenang-wenang, seperti intimidasi dan intervensi kepada masyarakat. Menurut Mega, tindakan tersebut secara terang telah menyalahi perundang-undangan.
Pernyataan disampaikan Megawati dalam pidatonya di acara konsolidasi relawan pendukung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD se-Jawa di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11-23).
Merespons pernyataan Presiden ke-5 RI itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku pernyataan tersebut sah saja di negara demokrasi.
“Negara demokrasi ya, semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi,” kata Ari di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/11).
Ari tidak ingin mengomentari pernyataan Megawati itu lebih lanjut. Ia menegaskan kritik itu merupakan hak dan kewenangan Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.
Ia juga enggan mengomentari apakah maksud pernyataan Megawati itu terkait juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) – yang diduga memuluskan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres
“Aku enggak memberi komentar, negara demokrasi, itu saja,” imbuhnya.
Justru Kekuasaan Saat ini Dibentuk oleh Megawati Sendiri
Namun ridak demikian halnya dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid.
Menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengatakan kekuasaan saat ini seperti di zaman Orde Baru, Nusron menegaskan, pihaknya menghormati Megawati sebagai putri dari Proklamator Kemerdekaan Indonesia Bung Karno dan juga sebagai presiden keima RI.
Nusron mengungkapkan, justru kekuasaan hari ini dibentuk oleh Megawati sendiri selama 10 tahun.
“Karena Jokowi itu pada Pemilu presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP, didukung rame-rame termasuk kami. Lalu tahun 2019 diusung oleh PDIP juga,” kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jl Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11-23).
Nusron balik mempertanyakan, jika kekuasaan saat ini seperti Orde Baru, siapa, apa ciri-ciri dan tanda-tanda dari kekuasaan Orde Baru itu.
“Tanda-tanda Orde Baru itu adalah manakala terjadi sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Apakah ciri-ciri itu ada dalam diri Pak Jokowi? Tidak ada,” tegajsnya.
Di era Jokowi, kata Nusron, kekuasaan terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, Menpan RB dari PDIP, dan menteri-menteri lainnya.
“Jadi kalau kemudian dikatakan mirip Orde Baru karena ada mobilisasi ASN, yang paling bertanggung jawab terhadap mobilisasi ASN yang bisa lakukan adalah Menpan RB. Dan Menpan RB-nya itu dari partai tertentu,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Nusron, mobilisasi yang kedua adalah mobilisasi tenaga sosial, perlindungan sosial seperti Pendamping PKH yang berpotensi untuk dimobilisasi. Hal itu, kata Nusron, hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial.
“Dan Kementerian Sosial tersentralisasi oleh partai tertentu,” ucap Politikus Golkar itu.
Lalu, tambah dia, yang bisa dimobilisasi adalah lapas-lapas.
“Yang itu juga kita tahu kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu,” ujarnya.
Selain itu, salah satu ciri-ciri lagi Orde Baru adalah Intelijen negara dipakai untuk kepentingan menakut-nakuti orang membuat pakta integritas supaya memenangkan calon tertentu.
“Dan itu dilakukan oleh pasangan tertentu, bukan oleh Pak Jokowi,” katanya.
Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan Orde Baru, hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai,” pungkasnya.*aksi/cnn/telusur