AKSIBORNEO – “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.”
SEBANYAK 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengajuan hak tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, jumlah itu berdasarkan hasil rekapitulasi tanda tangan anggota dewan yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika memimpin proses penyampaian usulan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 11 November 2026.
“Dari hasil rekapitulasi, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Saan.
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi dengan jumlah penandatangan yang berbeda-beda. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak yang mendukung usulan tersebut.
Saan menyebutkan, sebanyak 28 anggota Fraksi PKS telah menandatangani usulan HMP.
Berikutnya, Fraksi Partai NasDem menyumbangkan 19 tanda tangan, sedangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 tanda tangan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) tercatat memiliki 14 anggota penandatangan. Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra masing-masing menyumbangkan 11 tanda tangan. Adapun Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili satu anggota.
“Secara keseluruhan, ada 120 anggota dari delapan fraksi yang mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat,” ujar Saan.
Setelah menerima dan merekapitulasi dukungan, pimpinan DPR akan menentukan mekanisme pembahasan lanjutan atas usulan tersebut.
Saan menjelaskan, terdapat sejumlah kemungkinan yang dapat ditempuh, termasuk membahasnya melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau meneruskannya ke rapat paripurna berikutnya.
Ia menyebut jadwal rapat paripurna terdekat akan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026. Karena itu, pimpinan DPR akan mempertimbangkan langkah selanjutnya berdasarkan mekanisme dan agenda persidangan yang berlaku.
“Pimpinan DPR akan menentukan apakah usulan ini dibahas terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah atau langsung diteruskan ke Rapat Paripurna terdekat. Sesuai jadwal, rapat paripurna berikutnya akan berlangsung besok (hari in,12/11)” kata Saan.
Sebelum penyampaian rekapitulasi dukungan, pimpinan DPR RI menggelar rapat untuk menerima anggota dewan yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Rapat tersebut membahas persoalan surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka.
Seluruh fraksi partai politik di DPR RI hadir dalam pertemuan tersebut, baik melalui perwakilan anggota maupun pimpinan fraksi.
Saan selaku Wakil Ketua DPR memberikan kesempatan kepada para pengusul untuk menyampaikan aspirasi dan alasan pengajuan hak tersebut.
Dalam pembukaan rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 11/12-2026, Saan menjelaskan, bahwa DPR memiliki sejumlah hak konstitusional yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Ia merujuk Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan tiga hak kepada DPR, yakni Hak Angket, Hak Interpelasi, dan Hak Menyatakan Pendapat.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3, yang mencakup ketentuan mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” jelas Saan.
Menurut dia, salah satu ketentuan dalam regulasi tersebut memungkinkan DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Hak itu juga dapat digunakan apabila terdapat dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Adapun perwakilan delapan fraksi yang menghadiri rapat tersebut terdiri atas sejumlah anggota DPR. Dari Fraksi PDIP hadir Dolfie OFP dan Lasarus, sedangkan Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja.
Fraksi Gerindra mengirimkan Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong. Sementara itu, Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dari Fraksi NasDem hadir Fauzi Amro dan Martin Manurung. Fraksi PKS mengirimkan Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, serta Rahmat Saleh.
Selanjutnya, Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding, sedangkan Fraksi Demokrat dihadiri Benny K Harman.
Diketahui, sebelumnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran batal dan tidak sah.
Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakatakan, putusan MK tersebut sudah final !*ayoindonesia
Baca Juga: Elite PSI Ramai-Ramai Mundur di Tengah Pusaran Badai di Lingkaran Kekuasaan
