AKSIBORNEO – “Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyuarakan kekecewaan terhadap kondisi bangsa.”
MELALUI demonstrasi pada Selasa (20/10/2026), mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) menyoroti berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, kebebasan berpendapat, korupsi, hingga krisis lingkungan dan mahalnya biaya pelayanan publik.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Imawan, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar agenda evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, demonstrasi digelar karena mahasiswa menilai berbagai persoalan bangsa membutuhkan perubahan yang serius.
“Dua tahun pemerintahan yang gagal untuk apa dievaluasi? Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan. Kedaulatan rakyat direbut oleh penguasa dapat dilihat dari segala ironi dan penindasan di berbagai daerah. Jadi kita bergerak atas dasar ingin rakyat berdaulat juga,” tegas Athof, dilansir infoindonesia.id
Pernyataan tersebut menggambarkan alasan utama mahasiswa turun ke jalan, yakni menyuarakan keresahan terhadap kondisi masyarakat sekaligus mendesak agar kepentingan rakyat menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Aksi berlangsung di Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat. Demonstrasi ini bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Kekecewaan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintahan secara umum. Mereka juga menyoroti persoalan konkret yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Komite Sadar mengangkat sejumlah isu, termasuk mahalnya harga kebutuhan pokok, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, persoalan ekonomi dan keuangan, serta akses terhadap pelayanan publik yang dinilai belum merata.
Di bidang demokrasi, mahasiswa menaruh perhatian pada kebebasan berpendapat dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) turut menjadi sorotan dalam tuntutan yang akan disampaikan kepada pemerintah.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian penting. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir sebagai bencana nasional. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan warga dan penindakan terhadap korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis lingkungan.
Berbagai isu tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mendorong pemerintah melakukan pembenahan kebijakan, baik dalam bidang ekonomi maupun penegakan hukum, demokrasi, lingkungan, dan pelayanan dasar.
Sebelum menggelar demonstrasi, Komite Sadar menghimpun keresahan masyarakat melalui survei terhadap 560 responden dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.
Menurut Yatalathof, mayoritas responden menilai pemerintahan Indonesia saat ini belum maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Sejumlah persoalan yang muncul dalam survei tersebut meliputi mahalnya harga kebutuhan pokok, kebebasan berpendapat, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi, kebakaran hutan, serta tingginya biaya pendidikan. Kondisi ekonomi dan sektor keuangan juga dinilai membutuhkan perhatian mendesak.
Bagi Komite Sadar, temuan tersebut menunjukkan adanya keresahan masyarakat yang perlu ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Mahasiswa menilai berbagai persoalan itu tidak dapat dipisahkan dari tuntutan terhadap kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Temuan ini menjadi peringatan bahwa keresahan masyarakat terhadap kondisi bangsa perlu dijawab secara serius. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ekonomi, demokrasi, hukum, lingkungan, dan pendidikan yang menjadi perhatian responden,” ujar Athof.
Meski demikian, hasil survei tersebut merupakan gambaran yang disampaikan oleh Komite Sadar. Metode pengambilan sampel dan rincian teknis survei tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Komite Sadar terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya.
Namun, tidak semua kampus yang tergabung dalam aliansi tersebut mengirimkan massa untuk menggelar demonstrasi di Jakarta pada 20 Oktober 2026. Sebagian mahasiswa memilih melakukan aksi di daerah masing-masing sebelum membangun gerakan bersama.
“BEM UI akan aksi di Jakarta, untuk tanggal 20 yang lain di daerah masing-masing dulu, baru nanti kami akan buat gerakan besar bersama,” ujar Yatalathof Imawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (19/10/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya berpusat di Ibu Kota. Aliansi tersebut juga merencanakan konsolidasi yang lebih luas setelah aksi di daerah masing-masing.
Lima Tuntutan Utama
Berangkat dari berbagai persoalan yang disoroti, mahasiswa membawa lima tuntutan utama dalam demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, menetapkan karhutla dan bencana banjir sebagai bencana nasional, menjamin serta memulihkan kesehatan warga, dan mengadili serta mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab atas krisis tersebut.
Kedua, memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat. Keempat, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Ketiga, menghentikan pembatasan kebebasan berpendapat.
Keempat, memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kelima, menurunkan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang mahal serta memberikan akses yang merata kepada masyarakat.
Lima tuntutan tersebut menjadi bentuk tekanan politik mahasiswa agar pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka nilai mendesak.
Untuk menyampaikan tuntutan tersebut, Komite Sadar menjadwalkan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB. Rangkaian demonstrasi kemudian berlangsung di Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB, Selasa (20/10/2026).
Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pun menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan penilaian mereka terhadap kondisi bangsa. Bagi Komite Sadar, persoalan ekonomi, demokrasi, korupsi, lingkungan, serta mahalnya layanan dasar merupakan isu yang harus segera dijawab. Melalui demonstrasi tersebut, mahasiswa ingin menegaskan bahwa suara masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.*infoindonesia