Mengetuk Pintu Hati: Effendy Asmara Zola
PEMILU itu pertarungan antara syahwat kekuasaan vs akal sehat yang ada pada diri sendiri untuk dilimpahkan pada pikiran politik yang berpilar demokrasi, akan tetapi bisa berpotensi kecurangan.
Syahwat kekuasaan bisa dikendalikan oleh akal sehat, akal sehat bisa pula ditundukan oleh syahwat kekuasaan yang menisbikan konstitusi dan atau undang-undang, karena ditunggangi bisikan nafsu jahat untuk berkuasa dengan cara-cara halal-haram hantam, sehingga demokrasi menjadi demo terasi.
De facto pemilu kekinian di tanah air RI tak lebih dari praktik demo terasi yang bau busuk. Berbau belacan untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaan berdasarkan Teori Mach yang akan melahirkan Machstaat bukan Rechstaat yang dikelola oleh akal sehat berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
Maka jangan heran jika dalam lingkaran dunia politik makin kental adagium tiada kawan abadi – yang ada hanyalah kepentingan pribadi. Konon pula demi kepentingan bangsa dan negara. Omong kosong!
Tujuan peraihan kursi kekuasaan demi bangsa dengan menyejahterakan rakyat hanyalah angin surga di masa-masa pra pemilu. Karena, kursi kekuasaan konon tidak dicengram gratis.
“Kepada yang ingin jadi walikota, calon kepala daerah, saya tidak tanyakan latarbelang siapa dia atau pendidikannya, tapi saya akan tanya punya uang berapa?” kata Prabowo Subianto, Capres RI Nomor 2. Bah!
Gagal membuldozer konstitusi untuk tujuan jatah kursi kekuasaan tiga priode dan atau banyolan tambahan dua tahun sajalah masa berkuasanya, sang petugas partai putar otak lagi.
Tak sungkan-sungkan di hadapan para pemimpin redaksi beragam media pers, Jokowi secara resmi memproklamirkan teori cawe-cawe.
Cawe-cawe sudah dijadikan ujung tombak untuk mempertahankan kekuasaan dengan teori hukum alam, mengobok-obok konstitusi. Setidaknya mesti ada orang dekat yang bisa pegang kendali kekuasaan yang dikendalikan dengan teori cawe-cawe itu.
Bukankah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah disempalkan ke dalam kubu partai berlambang banteng moncong putih untuk jaga-jaga?
PPP sempalan itu sendiri ditengarai hasil cawe-cawe penggulingan Ketumnya terdahulu, Muharso Manuarfa, jatuh ke tangan Plt Ketum Mardiono, yang orang dekat sebagai Dewan Penasihat Presiden, yang setakat ini masih saja plt (pelaksana tugas) PPP seenak dewe, tanpa mengindahkan AD/ART partai.
Namun Jokowi sadar, dirinya sudah dianggap melenceng dari kepercayaan sebagai petugas partai, dan dinilai tak suci lagi sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu.
Jokowi sadar, Megawati pemain lama yang bukanlah politisi kaleng-kaleng, Presiden RI ke V. Namun Jokowi tak hendak terpuruk begitu saja, game over di ujung detik-detik kekuasaannya. Maka Kaesang Pangarep putranya, ibarat baju usang dicelup wantek diatur masuk PSI, parpol yang satu dasawarsa silam direstui sang petugas partai dan gol menjadi parpol peserta Pemilu.
Kaesang pun mendadak karbitan jadi Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang masuk di kubu PDIP – yang tak kurang suatu apa pun dalam urusan presidential threshold.
Jokowi terus memainkan aksi politik dinasti, supaya dinasti politik yang dianut sistem pemerintahan Kerajaan terjadi pada sistem kekuasaan negara RI yang bakal ditinggalkannya.
Bukankah Mahkamah Konstitusi (MK) ada yang bisa diajak menari mengikuti gendang rakus kekuasaan sang abang ipar? Kita mahfum, Ketua MK – Anwar Usman adalah adik ipar sang penabuh genderang kekuasaan, yang berarti om alias paman dari anak-anaknya.
Perduli setan dengan konstitusi dan atau undang-undang yang berlaku, yang penting ABS (Asal Bangipar Senang) mumpung masih ada waktu. Resiko emang gue pikirin?
Ringkas riwayat, jadilah sang ponakan, Gibran Rakabuming – Wacapres dari Capres Prabowo Subianto yang terseok-seok tinggal nafsu besar tenaga kurang,
Lalu betapa liutnya urusan pengembalian KTA PDIP yang dikantongi Gibran, tak semudah dan secepat pemecatan terhadap Budiman Sujatmiko.
Sampai di sini terbersit anggapan, jangan-jangan ini semua adalah manjemen konflik yang sengaja dimainkan antara sang petugas partai Joko Widodo dengan induk semangnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun sang putra mahkota bukanlah anak muda yang pintar dan cerdas untuk jadi contoh soal yang baik bagi kaum milineal.
Jokowi adalah seorang bapak yang baik dan panjang akal, tak hendak kehilangan dinasti. Dia sadar bahwa putranya ini tak lebih dari belimbing sayur yang kerap kabur dari beberapa kali acara debat. Ucapan-ucapannya bikin orang mules antara asam polat dengan asam sulfat.
“Tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini,” ujar si bau kencur buat Capresnya Prabowo Subianto yang sudah kenyang asam garam peperangan, bisnis dan politik. Sudah tiga kali lho nyalon Capres, meskipun dua kali gagal. Lha, Anda sendiri seberapa hebatnya, kok bisa dijuluki Belimbing Sayur oleh Roy Suryo.
Lagi-lagi Jokowi menabuh genderang politik, kali ini dimainkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bukanlah Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari adalah hasil prerogatif penunjukan Presiden, bukan hasil seleksi?
Maka format debat mesti direfisi, agar Wacapres Nomor 2 itu alias sang putera mahkota tak terus dipermalukan. Dari 5 kali debat tak boleh ada yang dua kali diantaranya khusus debat antar Cawapres.
Jokowi sadar sesadar sadarnya, jika format itu masih ada, Cawapres Nomor 2 yang bukan lain adalah putra mahkota, bakalan kelimpungan disayur Wacapres Nomor 3 Mahfud MD dan Wacapres No.1 Muhaimin Iskandar.
Sampai di sini anggapan manjemen konflik antara petugas partai dengan Ketum PDIP, rasanya tidak demikian, tapi benar-benar manajemen politik patah arang untuk kepentingan nafsu sahwat sebuah kekuasaan.
Faktanya kita lihat, baru dalam suasana pra pemilu, sistem preman sudah dimainkan. Bunga-bunga kecurangan berkembang, ini pasti berlanjut, pemilu dijalankan dengan sistem preman. Percayalah, Pemilu dengan sistem Preman pasti akan melahirkan Pemimpin Preman. Contoh soalnya sudah kita alami, dan ini perlu perubhan.* Pontianak, 0930WIB/121123
Penulis wartawan senior, eksponen ’66 mantan Wadanyom “Sutoyo” KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) Kalimantan Barat.