AKSIBORNEO – “Sejak hari pertama kampanye Pemilu 2024, Selasa (28 November 2023), diketahui sepi aktivitas kampanye dari kalangan calon anggota legislatif di seluruh daerah hingga saat ini.”
AKTIVITAS dari kalangan caleg terlihat ramai sebatas hanya pada pemasangan alat peraga. Tidak diketahui mengapa para caleg dari semua partai peserta pemilu santai-santai saja.
Padahal, saat ini kampanye hanya dua setengah bulan (75 hari), atau tinggal sekitar 2 minggu lagi sejak hari ini dibanding kampanye pemilu sebelumnya yang 6 (enam) bulan,
Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, sepinya kampanye di kalangan caleg disebabkan beberapa hal. Pertama, perhatian pemilih lebih banyak diarahkan ke pemilihan presiden sehingga ketertarikan terhadap kampanye caleg tidak terlalu besar.
Kedua, ada perubahan metode kampanye dari sebelumnya, pertemuan terbuka menjadi pertemuan tertutup yang melibatkan sedikit orang.
Ketiga, caleg diperkirakan menunggu akhir masa kampanye untuk menghemat anggaran.
”Kalau kampanye dari sekarang, mungkin banyak pemilih cepat lupa. Sudah menghabiskan anggaran, tetapi perhatian masyarakat lebih minim, jadi banyak yang menunggu pada akhir masa kampanye,” ujar Arya.
Berdasarkan pengamatannya, pemasangan alat peraga kampanye seperti poster dan baliho tidak sebanyak beberapa pemilu sebelumnya. Hal ini kemungkinan besar karena sumber pendanaan kampanye tidak sebanyak sebelumnya.
Melihat kencenderungan caleg berkampanye pada akhir masa kampanye, menurut Arya, ada dampak negatif, yaitu pemilih tidak mempunyai preferensi kuat dari caleg.
”Ini bisa menimbulkan kemungkinan penggunaan politik uang, bagi-bagi sembako pada minggu terakhir kampanye. Walaupun di sisi lain, politik uang terjadi tidak terpengaruh lama atau sebentarnya masa kampanye,” katanya.
Meskipun aktivitas kampanye tatap muka masih minim, bukan berarti anggota Bawaslu tidak melakukan fungsi pengawasan. Anggota Bawaslu mengantisipasi terjadinya pelanggaran masa kampanye, seperti berkampanye di luar jadwal atau melibatkan aparatur sipil negara untuk mendukung caleg tertentu. Hal lain yang diwaspadai adalah anggota DPRD yang masih aktif terlibat dalam kegiatan kampanye.
”Kami mendapatkan laporan bahwa ada kegiatan reses untuk anggota DPRD provinsi. Kami mempersilakan reses karena itu merupakan kewenangan yang bersangkutan, tetapi menjadi masalah kalau waktu reses yang dibiayai oleh negara itu dipakai kampanye,” ujar Alnofrizal.
Alnofrizal mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan calon anggota legislatif untuk tidak melanggar aturan kampanye. Ia juga meminta anggota Bawaslu untuk lebih peka terhadap aturan pemilu sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik.
Diketahui, kampanye diatur dalam Peraturan KPU No 15/2023 dan Peraturan KPU No 20/2023 tentang Kampanye dan Juknis Kampanye.
Kampanye Terbuka Memang Tidak Effektif
Sementara itu, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPW Kalbar, H.Abang Muhammad Nasir mengatakan, berdasarkan pengalaman dari beberapa pemilu sebelumnya, bahwa kampanye terbuka dengan rapat umum-rapat umum memang tidak efektif.
“Hanya menghambur-hamburkan dana tak karuan, tujuan belum tentu tercapai”, ujarnya di kediamannya yang di Pontianak, Selasa 23 Januari 2024.
HAM Nasir atau yang akrab disapa dengan nama panggilan Bang Lay, menuturkan, besarnya dana kampanye terbuka tidak kecil. Untuk pembuatan baliho saja oleh para caleg maupun oleh partai sudah menelan dana puluhan juta rupiah.
Belum lagi jika kampanye terbuka, menampilkan artis-artis ibukota yang bayarannya ratusan juta. Untuk pembuatan pentasnya saja, sound sistem dan sebagainya, bisa menelan puluhan juta. Sementara massa yang datang lebih tertarik pada acara hiburannya daripada mendengarkan pidato kampanye.
“Jadi itu tadi, sehingga tujuan belum tentu tercapai”, imbuhnya.
Maka, lanjutnya, dengan model atau sistem kampanye dialogis lebih baik. Dialog dari hati ke hati secara terbuka bisa disampaikan dan didengar, dikuatkan lagi dengan ikrar kesetiaan massa pendukung.
Alumnus FH UPB Pontianak ini tidak menampik, jika mungkin para caleg, baru akan jor-joran di ujung-ujung masa kampanye. Namun dia pun mengungkapkan kekhawatiran, jangan sampai terjadi jor-joran mony politic atau politik uang.
“Ingat, rakyat makin pintar. Nanti uang atau sembakonya diambil, tapi pilihan tetap pada caleg atau partai yang sudah diikrarkan. Ini kan namanya mubazir,” katanya.
Maka Bang Lay berpendapat, alangkah baiknya jika tiap caleg atau partai bermain fair play, sesuai ikrar masing-masing partai atau caleg yang bersangkutan sampai di hari ‘H’ pemilu.
“Jadi, satu guru satu ilmu jangan saling ganggu apalagi satu aliran”, guraunya.
Untuk partainya sendiri, Bang Lay bertekat akan mengembalikan kejayaan PPP seperti masa-masa lalu.
Dia sendiri untuk Pemilu 2024 ini memposisikan diri sebagai Caleg No.1 DPR-RI dapil Kalbar II; Kabupaten Kapuas Hulu, Kab.Melawi, Kab.Sintang, Kab.Sekadau, dan Kab.Sanggau. Ia bersama isterinya, Erlina Nasir, inkamben atau pertahana DPD-RI yang kembali menyalonkan diri dengan nomor pilihan 7.
Sebelumnya H.AM Nasir adalah Bupati Kapuas Hulu dua priode 2010-2020, yang mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Kapuas Hulu dan Wakil Ketua.*