MK sebagai garda terdepan juga tidak berhasil menghalau upaya nepotisme yang dilakukan Jokowi.#kbanews
AKSIBORNEO – “Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dinilai sebagai sebuah kegagalan yang nyata. MK dinilai gagal mejaga marwahnya sebagai penjaga konstitusi.”
PEGIAT Sosial Jhon Sitorus dalam sebuah cuitannya mengatakan, delapan hakim MK gagal menunaikan tugasnya sebagai penyelamat demokrasi. Sebaliknya, MK justru lebih memilih menjadi alas kaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.
“MK gagal menjaga marwahnya sebagai penegak konstitusi. MK hanya sekadar alas kaki bagi Jokowi dan keluarganya, juga para geng KORUPTOR dan oligarki yang tamak,” kata Jhon Sitorus dikutip KBA News dari akun X pribadinya @Miduk17, Senin, 22 April 2024.
Ia menilai demokrasi dan etika dalam berpolitik sudah berhasil dilucuti oleh Jokowi. MK sebagai garda terdepan juga tidak berhasil menghalau upaya nepotisme yang dilakukan Jokowi.
“Selamat tinggal etika, selamat tinggal demokrasi, selamat tinggal keadilan,” ucapnya.
Selain itu, ia melihat orde baru akan terlahir kembali seiring dengan berdirinya dinasti Jokowi. Hal itu jelas akan membuat demokrasi Indonesia semakin tenggelam.
“Selamat datang Neo Orde Baru, Selamat datang Dinasti Jokowi, Selamat tenggelam demokrasi Indonesia,” imbuhnya.
Sebelumnya, MK menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalam putusannya, MK menganggap permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk mendiskualifikasi Prabowo-Gibran tidak beralasan menurut hukum.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ungkap Ketua MK Suhartoyo.*kba