AKSIBORNEO – “Pilkada Serentak baru saja usai dengan aman dan tertib di Kalbar, sementara beredar video viral di media sosial hal dugaan korupsi BP2TD gubernur terpilih Kalimantan Barat, Ria Norsan.”
DUA hari usai Pilkada, video berdurasi 39 detik tersebut viral lagi termasuk di kalangan pemegang WAGrup hingga hari ini, bernarasi ‘Usut Tuntas Aliran Dana Kasus Korupsi BP2TD ke Ria Norsan’, dengan menampilkan wajah Ria Norsan, saat ini gubernur terpilih Kalbar. Disebutkan, ‘terungkap aliran sejumlah dana dari Erry Eriansyah terpidana kasus korupsi BP2TD ke Ria Norsan’.
Dikatakan ‘Hal itu terjelaskan secara gamblang dalam putusan Mahkamah Agung, tersebut terlihat ada 15 kali penyerahan uang dari Erry Eriansyah ke Ria Norsan, totalnya lebih dari Rp.18 miliar. Karena itu Polda Kalbar bilang kasus BP2TD terus berlanjut dan akan ada tersangka baru.’
Sepekan sebelum Pilkada serentak, Rabu 27 November 2024, persisnya Senin, 18 November 2024, Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat (Kalbar) mendatangi Polda Kalbar.
GMP mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Kabupaten Mempawah.
Usai berbincang dengan jajaran Polda Kalbar, Ketua GMP Kalbar, Dwi Wahyudi mengungkapkan kedatangannya ke Mapolda Kalbar untuk menanyakan sejauh mana penanganan kasus BP2TD Kabupaten Mempawah. Sebab menurutnya, pihaknya mendapat informasi bahwa kasus yang menyeret nama Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018, Ria Norsan dan Isterinya, Erlinawati, diduga dipetieskan oleh Polda Kalbar,” kata Dwi kepada wartawan, Kamis, 21 November 2024.
Kata Dwi, informasi itu perlu diluruskan dengan meminta penjelasan langsung dari Polda Kalbar. Sebab, dalam direktori putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2024 setebal 231 halaman menyebut adanya keterlibatan salah satu calon gubernur Kalbar atas nama Ria Norsan.
“Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, karena dalam salinan tersebut banyak sekali menyebut nama H. Ria Norsan, sehingga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat,” kata Dwi.
Maka pihaknya mendorong Polda Kalbar menjelaskan kegelisahan publik ihwal kasus tersebut.
“Apalagi kasus ini sudah cukup lama bergulir. Kenapa sampai hari ini tidak ada titik kejelasannya,” kata Dwi.
Kedatangan GMP kala itu, Senin 18 November 2024, diterima oleh Kabid Humas Polda Kalbar – Kombes Raden Petit Wijaya dan Kasubdit Tipikor Polda Kalbar – AKBP Sanny Handityo dan jajaran. Audiensi berlangsung lancar di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Kalbar dengan berbagai keterangan dan penjelasan.*
(Baca angle berikut setelah ini)