“Tatanan baik sejak Presiden Soekarno, hingga Presiden Joko Widodo harus pertahankan. Adapun yang belum baik, tentu harus kita evaluasi, dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan, dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi“
AKSIBORNEO – “Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik tentang agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, Jumat (14/7-2023) malam.”
PIDATO politik ini disiarkan di empat stasiun televisi yaitu tvOne, Metro TV, CNN TV, dan Kompas TV. Dilansir berbagai media.
Dalam kesempatan itu, dilansir Suara Indonesia News.com, AHY menyampaikan tiga hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan.
Pertama, studi dan pengamatan, atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama sembilan tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. Ketiga, keinginan dan harapan rakyat, yang dijumpai di seluruh Tanah Air.
“Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, sembilan tahun terakhir terjadi sejumlah kemandekan, dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi COVID-19,” kata AHY.
“Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” tambah AHY menjelaskan.
AHY menjelaskan, lambatnya pertumbuhan ekonomi banyak yang menilai karena pandemi COVID-19. Argumentasi demikian, kata dia, tidak sepenuhnya benar. Faktanya, sebelum pandemi datang ekonomi memang sudah mengalami berbagai masalah.
“Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi. Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga, dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis,” tegas AHY.
“Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun; kekuatan fiskal melemah; utang tinggi; pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan mega proyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya,” kata AHY, lebih lanjut.
Atas dasar itu, lanjut AHY, Partai Demokrat berpendapat, pemerintah masih kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat, yang sedang mengalami kesulitan hidup serius.
“Menurut kami, sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah, yang perlu diubah dan diperbaiki,” tegas AHY.
“Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya,” tandasnya.
Dikutip dari Liputan6.com, AHY membeberkan berbagai permasalahan rakyat yang ia temui, salah satunya soal keluhan para petani.
“Harga jual hasil panen sering dipermainkan para tengkulak. Juga, dihancurkan oleh kebijakan impor, di saat petani kita sedang panen raya. Banyak petani mengeluh ‘Mas, kami sampun megap-megap!’,” ujar AHY, Jumat (14/7-2023).
Kemudian dia juga menilai para PNS hingga TNI-Polri kurang diperhatikan alias jarang naik gaji.
“Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja. Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya,” ucap dia.
“Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki,” sambung AHY.
AHY juga menyinggung nasib guru dan pegawai honorer yang terkatung-katung.
“Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Menurut AHY, apabila ada alokasi anggaran tepat, maka seharusnya bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan.
“Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah PHK besar-besaran. Dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot,” ucap dia.
Dalam pidatonya, AHY menyebut Demokrat sedang intens dengan 2 partai dan Demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan 2 partai yang juga memiliki semangat dan energi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.
AHY menilai, saat ini pemerintah perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Program-program itu antara lain BLT/ BLSM, BPJS, Bantuan Lansia, Difabel dan Korban Bencana, PHK, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya,” beber dia.
“Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen, bahkan lebih,” pungkas AHY.
Sebelumnya, AHY mengklarifikasi bahwa perubahan yang digagas pihaknya bukan untuk mengganti secara total kebijakan atau program pemerintahan saat ini.
“Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” kata AHY.
Menurut AHY, tatanan baik sejak Presiden Soekarno, hingga Presiden Joko Widodo harus pertahankan.
“Adapun yang belum baik, tentu harus kita evaluasi, dan kita perbaiki. Inilah elemen kesinambungan, dalam sebuah proses perubahan. Tidak perlu diperdebatkan lagi,” kata AHY.
Lalu AHY menjelaskan, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini.
“Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi, bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” ujar AHY.
Namun, lanjut AHY, Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sekarang.
“Karenanya, kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda, kepada rakyat Indonesia; yang kami pandang tepat, untuk dijalankan pasca pemerintahan Presiden Jokowi mendatang,” pungkas AHY. *aksiborneo/suaraindonesia/liputan6