Kolom by; Effendy Asmara zola
ANGIN ribut berhawa panas itu mulai berembus justeru dari markas besar pemerintahan negeri ini, Istana Kepresidenan Republik Indonesia.
Embusan panas mulai terasa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan dirinya sendiri untuk berkuasa tiga priode. Akan tetapi karena tak mendapat respons positif dari segenap penjuru, dijawab dengan tanpa rasa malu; kalau begitu beri tambahan separo waktu sajalah, dua tahun. Ini pun mentok, karena sami mawon tak ada alas hukumnya untuk ke situ.
Jokowi nampak tak rela untuk meninggalkan kursi RI 1. Segala cara ditempuh, bukankah “tak cuma satu jalan untuk menuju ke Roma?” Meskipun yang bercokol nanti bukan dirinya, asalkan bisa dia kemudikan.
Akrobatik rakus kekuasaan dimainkan ketika di hadapan sejumlah pimpinan redaksi mass media, dia membuat pernyataan mengejutkan, memproklamirkan dirinya akan cawe-cawe dalam proses Pemilu 2024.
Cawe-cawe pun menuai gelombang panas. Awalnya dia akan menjadikan wayangnya pada seseorang yang berkerut dahinya dan berambut putih. Lelaki ini pun dielu-elukan sang petugas partai.
Hal ini terbaca oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri yang bukan recehan dalam persilatan politik. Si kening berkerut berambut putih yang bukan lain adalah Ganjar Pranowo – Gubernur Jawa Tengah, adalah kader PDI-P.
Jokowi tak bisa berkutik, karena dirinya hanyalah petugas partai. “Jokowi itu kalau tidak ada PDI-P bukan siapa-siapa”, kata Megawati suatu ketika yang merekrutnya sebagai Capres 2014-2019-2024.
Angin panas menerpa Jokowi mulai dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki, perlahan-lahan patah arang alias pecah kongsi. Anggapan adanya manejemen konflik antara Megawati – Jokowi yang sengaja dimainkan terbantahkan dengan sendirinya.
Jokowi pun menjadi Malin Kundang PDI-P. Cawe-cawe jalan terus, patah arang dianggap bukan karena salah urus, cuma salah faham. Tapi dia tak berani lagi untuk bertemu dengan Megawati.
Lalu, bukankah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang terjungkal pada kontestasi pilpres 2019, bakal nyapres lagi di pilpres 2024.
Dengan kekuasaannya yang masih tersisa, Presiden Jokowi meminta-minta supaya memasangkan putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres dari Prabowo. Itung-itung minta balas budi telah menjadikan Prabowo sebagai Menhan ketika kalah saing berebut kursi RI-1 di pilpres 2019.
Soal batas usia yang bisa jadi ganjalan bagi Gibran yang baru berusia 36 tahun, bukan masalah. Bisa diatur.
Si Om dari putra mahkota, Anwar Usman yang Ketua MK pun menari mengikuti suara gendang, kendati si Om akhirnya terpelanting oleh MKMK yang memvonisnya telah melakukan pelanggaran berat etik MK.
Akhirnya, melengganglah Gibran yang dijuluki ‘anak haram konstitusi’ menjadi taysennya Prabowo Subianto di nomor urut 02 yang nyapres untuk kali ketiga. Didahului oleh pendaftaran capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan capres-cawapres 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dengan demikian Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menampung Malin Kundang PDI-P, yakni Gibran Rakabuming yang hengkang dari PDI-P tanpa pamit.
Wacana pemakzulan, tak menyurutkan aksi akrobatik cawe-cawe. Boleh jadi dalam pikiran Jokowi, ‘emang gue pikirin’. Angin panas terus saja diembuskan dari Istana.
Ketika tinggal tiga pekan lagi pemilu, Jokowi mengeluarkan statemend, bahwa presiden dan para menteri boleh memihak, boleh kampanye.
Mana itu genderang netralitas bagi semua aparat negara, TNI, Polri, ASN, dan semua unsur pemerintahan dari atas sampai ketingkat paling bawah – lurah dan atau kepala desa – kepala dusun? Tatkala demi kepentingan pribadi, angin netralitas itu bulsit semua.
Jokowi coba membela diri dari ribut-ribut angin panas yang diembuskan bak angin puting beliung itu. Dia menyodorkan dalil atau dasar hukumnya. Padahal, itu bisa berlaku dulu di pilpres 2019, presiden boleh berkampanye, tapi bagi diri sendiri untuk priode II.
Sekarang ini kalau presiden boleh memihak dan kampanye, minta izin cuti pada presiden yang mana? Jokowi minta izin pada presiden Jokowi sama juga bohong, otak Abu Nawas.
Kepentingan Jokowi cawe-cawe untuk ikutan kampanye sudah jelas buat dinasti, sang putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka, untuk melanjutkan agenda oligarki. Sementara bagaimanapun, Prabowo menyimpan dendam politik dipermalukan Jokowi dua kali terjerembab di pilpres 2014 & 2019, kendati sudah dihibur sebagai Menhan.
Dalam ingatan saya yang sudah bau tanah, kali ini adalah proses pemilu terburuk sejak pemilu kali pertama 1955 sepanjang sejarah di republik tercinta ini.
Andaikata cawapres Prabowo bukan Gibran, maka proses Pemilu 2024 tak akan seburuk ini, akan baik-baik saja.* (Pontianak, Ahad 280124)
Baca juga artikel: