Artinya tulisan Bu Mega ini mengingatkan kepada kita, bahwa pendiri republik sudah memberikan pentingnya sikap kenegarawanan. #kbanews
AKSIBORNEO – “Megawati Soekarnoputri bersikap melalui surat terbuka berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi”.
TULISAN putri sulung Proklamator Soekarno ini dimuat di Harian Kompas pada Senin 8 April 2024.
Dalam tulisannya, Megawati mengatasnamakan sebagai warga negara Indonesia. Bukan sebagai mantan Presiden RI atau Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Assoc. Prof. Dr. Khamim Zarkasih Putro, M. Si menyatakan, apa yang dilakukan Megawati ini menarik perhatian publik.
“Megawati sangat jarang mengomentari sesuatu dengan model seperti tulisan di media massa. Sangat jarang, mungkin baru kali ini,” katanya saat dihubungi KBA News, Selasa, 9 April 2024.
Menurut dia, tentu ada pesan tersirat dan tersurat atas apa yang ditulis itu. Setidaknya, kebetulan saat opini ditulis dalam Bulan Ramadan yang sebenarnya ulang tahun Kemerdekaan RI. Dalam kalender Hijriah, Indonesia merdeka pada 9 Ramadan 1364 Hijriah.
“Artinya tulisan Bu Mega ini mengingatkan kepada kita, bahwa pendiri republik sudah memberikan pentingnya sikap kenegarawanan,” katanya.
Dengan kata lain, Megawati mengingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, bahwa para pendiri bangsa sangat berharap bahwa Indonesia yang lebih baik seperti yang dicita-citakan seperti dalam pembukaan UUD 1945.
Ketua Pusat Studi Kebudayaan Indonesia dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan ini mengungkapkan, banyak orang bilang abad 20 merupakan era negara kesejahteraan. Tapi dalam konteks di Indonesia, sejahtera juga religius atau sesuai dengan Ketuhanan yang Maha Esa.
“Kita memang ingin menjadi negara kesejahteraan namun dibingkai dalam Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya jangan sampai kesejahteraan keluar dari rambu-rambu agama,” jelasnya.
Seorang kenegarawanan harus meninggalkan nafsu-nafsu kepentingan kelompok dan keluarga
Di sisi lain, juga surat terbuka Megawati ini juga mengingatkan tentang fatsun politik. Di mana politik yang bermoral adalah yang menerapkan profetik atau mengambil nilai-nilai ilahiah. Bagaimana pun agama yang ada di Indonesia mengajarkan bagaimana nilai-nilai universalitas bahwa keadilan, kesejahteraan itu ada di seluruh agama.
Menurut dia, seseorang kenegarawanan kembali pada agama masing-masing. Artinya masing-masing agama mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik yakni yang mengedepankan bangsa dan negara di atas pribadi, golongan, dan keluarga. “Bu Mega sedang mengingatkan hal itu, seorang kenegarawanan harus meninggalkan nafsu-nafsu kepentingan kelompok dan keluarga,” ungkapnya.
Apalagi, kata dia, opini itu ditulis di Bulan Ramadan, di mana manusia diminta untuk meninggalkan nafsu-nafsu egois. “Mudah-mudahan statemen yang dikemukakan di Bulan Ramadan akan memberikan atau dampak yang baik, seperti buah dari siam yang kita lakukan, sehingga bisa bertindak sesuai hati nurani, adil, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” jelasnya.*KBANEWS