Vivi Fahilda:
AKSIBORNEO – “Peneliti Utama Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho menyoroti komunikasi politik dari Ketua DPR, Puan Maharani yang dianggap arogan.”
SEBELUMNYA, Puan Maharani diduga menyinggung salah satu gubernur yang tidak memberikan sambutan kepada dirinya ketika kunjubgan ke daerah.
Menurut Catur, ucapan itu cukup bisa menganggu pandangan publik kepada Puan Maharani sebagai Ketua DPR.
“Saya pikir komunikasi politik yang disampaikan Puan sebagai Ketua DPR menunjukkan ‘arogansi’ seorang tokoh publik,” ujar Catur dilansir GenPI.co, Sabtu (12/2-2022).
Catur menjelaskan sebagai Ketua DPR, Puan Maharani seharusnya menyapa masyarakat dengan baik sebagaimana layaknya pengurus partai.
Namun, dia menganggap ucapan Puan Maharani bukan layaknya Ketua DPR, melainkan seorang presiden.
“Alih-alih menyapa masyarakat sebagai konstituen Partai, beliau (Puan) malah minta disambut pejabat di daerah, seolah dia Presiden,” jelasnya.
Selain itu, Catur menyinggung terkait ucapan itu layaknya konsep kekuasaan Jawa, yang mana menegaskan sifat yang ingin ditunjukkan Puan Maharani.
Menurut dia, Puan Maharani ingin menegaskan dirinya ialah seorang yang sombong jika menjadi pemimpin.
“Apa yang dikomunikasikan Puan ini seolah menegaskan sikap ‘adigang, adigung, adiguna’, artinya mengandalkan, menyombongkan, membanggakan kebesaran dan kekuatannya,” tuturnya.
Gila Hormat?
Ketua DPR RI Puan Maharani menunjukan ketidaksukaannya terhadap salah satu gubernur di Sulawesi yang tidak menyambutnya dengan baik.
Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menilai ketidaksukaan Puan itu sangat disayangkan.
“Sebagai Ketua DPR, tentu aneh bila Puan masih berharap disambut gubernur,” ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Jumat (11/2-2022).
Menurutnya, gubernur sebagai eksekutif di daerah tidak punya kewajiban untuk menyambut ketua DPR yang berkunjung ke wilayahnya.
“Jadi, Puan tampaknya tidak bisa membedakan seseorang itu sebagi gubernur dan kader partainya,” lanjutnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul mengatakan di era demokrasi ini, persoalan sambut menyambut seharusnya sudah diminimalkan.
Pasalnya, pemimpin bukan untuk dihormati tetapi bekerja untuk kepentingan rakyatnya.
“Pemimpin yang gila hormat sudah tak layak di negara demokrasi,” tegasnya.
Pemimpin seperti itu menurutnya hanya terlihat hebat di seremonial tapi minim prestasi kerjanya.
“Lagi pula, pemimpin yang suka disambut umumnya di negara otoroter, di situ pemimpin bangga dielu-elukan,” ucapnya.
Terlebih, Puan digadang-gadang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
“Sayangnya, kalau Puan gila hirmat tampaknya tak cocok menjadi pemimpin di era demokrasi,” pungkasnya.*GenPI