Kondisi tersebut bisa dikategorikan dalam praktik korupsi dan merupakan pelanggaran hukum. #aminkanindonesia
AKSIBORNEO – “Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyoroti semakin intensnya penyalahgunaan infrastruktur kekuasaan.”#KBA
HAL itu meliputi penggunaan anggaran, pelibatan birokrasi, atau pemakaian sarana dan prasarana yang menguntungkan calon presiden tertentu.
Pelanggaran semacam itu, menurut Ketua Umum THN AMIN, Ari Yusuf Amir, semakin dipertontonkan secara vulgar kepada publik, tanpa malu-malu. Selain memprihatinkan, kondisi tersebut bisa dikategorikan dalam praktik korupsi dan merupakan pelanggaran hukum.
“Ada beberapa kejadian yang kami soroti dan kami catat. Ke depan, jika praktik demikian terus dilakukan, maka itu bisa dikategorikan pelanggaran dan kecurangan yang terstruktur dan sistematis. Apalagi jika itu dilakukan secara masif,” ungkap Ari Yusuf Amir di sela Deklarasi dan Pengukuhan THN AMIN Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Jumat, 5 Januari 2024.
Ari juga meminta pemerintah, dari pusat hingga desa, untuk tidak bermain-main dengan kebijakan yang menguntungkan calon tertentu. Sebagai contoh, Ari menyebutkan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang rentan dipolitisasi untuk menguntungkan calon tertentu.
Ari juga mengatakan netralitas menjadi ujian bagi pimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan, untuk menggawangi institusinya agar tidak terlibat dalam praktik kecurangan.
Pihaknya meminta agar aparatur sipil negara maupun aparat penegak hukum untuk berani menolak perintah dari atasan mereka, jika diarahkan untuk memberikan fasilitas yang menguntungkan paslon tertentu.
Pernyataan Ari itu cukup beralasan. Selain didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan, Ari melihat pengalaman pemilu sebelumnya menunjukkan bukti adanya keberpihakan aparat, TNI maupun Polri.
Ari menekankan persoalan netralitas ini karena kini putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi kandidat. Sementara Jokowi adalah panglima tertinggi TNI, memegang kekuasaan atas Polri dan merupakan pemimpin eksekutif tertinggi
Baca juga: Kampanye di Pontianak Tanpa Nasi Kotak, Dukung Anies Lillahi Taala