AKSIBORNEO – “Karena itu dia mendukung inisiatif partai politik pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggunakan hak angket untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan tersebut.”#kbanews
SAMBUTAN antusias masyarakat terhadap Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada saat kampanye, namun suara yang didapatkannya pada Pilpres 2024 rendah berdasarkan hasil hitung cepat semua lembaga survei dan real count sementara KPU, tidak mengejutkan. Karena semua orang juga tahu mengapa terjadi demikian.
“Saya tetap melihat, apa pun ceritanya, tidak usah jadi jenius, tidak usah jadi profesor (untuk mengetahui penyebabnya),” jelas Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Ahmad Humam Hamid kepada KBA News Jumat, 1 Maret 2024.
Sosiolog yang juga pemerhati politik ini menjelaskan semua orang mafhum bahwa negara, yang diwakili Presiden Jokowi telah melakukan upaya besar-besaran untuk mengalahkan calon presiden selain Prabowo Subianto, terutama Anies.
Bahkan sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar tidak bisa maju pada Pilpres 2024 ini.
“Sampai puncaknya pada saat pemilu. Penyalahgunaan berbagai (wewenang), sirekap, bansos, you name it (sebut saja). Semua potensi negara (dikerahkan) untuk mengisolasi Anies Baswedan,” ungkapnya.
Karena itu dia mendukung inisiatif partai politik pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggunakan hak angket untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 ini sehingga menjadi terang, tidak sekadar asumsi.
Misalnya memanggil Mensos Tri Rismaharini dan Menko PMK Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk ditanya terkait bansos serta mengusut dugaan adanya upaya meloloskan PSI ke DPR RI dengan memanggil pejabat yang terkait.
Karena itu para pejabat yang akan dimintai keterangan oleh panitia hak angket diharapkan memenuhinya untuk memberikan klarifikasi. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lega setelah mengetahui persoalan yang sebenarnya.
“Supaya kita lega dan supaya kita move on. Tapi move on-nya, jangan berdamai dengan kecurangan. Jangan seolah-olah, ‘saya hajar semuanya, kemudian sudah maaf kan sajalah’. Tidak boleh seperti itu, enggak bagus. Dan yang paling penting, jangan sampai terulang lagi (kecurangannya),” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan hitung cepat dan real count sementara KPU, pasangan Prabowo-Gibran unggul telak.
Data terbaru real count yang dimuat pemilu2024.kpu.go.id sesaat lalu, Prabowo-Gibran meraih 58,83 persen, Anies-Muhaimin 24,49 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,68 persen. Suara ini berasal dari 77,94 persen TPS atau 641.661 dari 823.236 keseluruhan jumlah TPS.
Namun, kemenangan Prabowo-Gibran tersebut disebut-sebut tidak lepas dari adanya berbagai dugaan kecurangan.
Karena itu, selain akan menempuh jalur hukum lewat Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, lewat partai-partai pendukung mereka di DPR, juga berencana akan menggunakan hak angket untuk mengungkap berbagai dugaan kecurangan tersebut.*