AKSIBORNEO – “Kegaduhan atas kebijakan penjualan LPG 3 kg yang sempat dilarang di tingkat pengecer, nampaknya juga membawa dampak tersendiri bagi Partai Golkar.”
PASALNYA, kebijakan itu diterbitkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang saat ini juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.
Kegaduhan atas LPG 3 kg, memang relatif tidak banyak direspon kader-kader Partai Golkar.
Di tengah kegaduhan LPG 3 kg yang masih pasang surut di ruang publik, beredar poster soal Calon Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam poster yang beredar di aplikasi berbagi pesan Whatsapp pada Rabu 12 Februari 2025, terpotret lima figur calon Ketua Umum Partai Golkar.
Empat di antaranya saat ini berada dalam bagian Kabinet Merah Putih. Yakni:
- Meutya Viada Hafid yang menjabat Menteri Komunikasi dan Digital;
- Nusron Wahid yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang;
- Dito Ariotedjo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga; serta
- Maman Abdurahman yang menduduki jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sementara satu nama lainnya adalah Bambang Soesatyo, mantan Ketua MPR yang kini menjadi anggota Komisi III DPR.
Poster ini cukup menjadi kejutan. terlebih, Partai Golkar baru menjalankan Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus 2024.
Idealnya, jika sesuai periode lima tahun sekali maka Munas Golkar terdekat adalah tahun 2029.
Saat ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar masih dipimpin Bahlil Lahadalia, dikabarkan belum ada pembahasan serius soal pergantian pucuk pimpinan.
“Enggak ada itu (pergantian Ketum Golkar), isu itu enggak ada. Orang iseng saja itu,” kata Sekjen Golkar, Sarmuji di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2025.
“Poster itu muncul bisa jadi karena adanya keinginan di internal Golkar untuk mengganti Bahlil. Sebab, Bahlil dinilai orangnya Joko Widodo yang dipaksakan untuk memimpin Golkar,” kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Jumat 14 Februari 2025.
Jamiluddin berpandangan bahwa sebagian kader Golkar, khususnya elite beringin,sejak awal memang tidak menghendaki Bahlil menjadi ketua umum Golkar.
“Namun karena saat itu Jokowi begitu berkuasa, maka internal Golkar menerima Bahlil menjadi ketua umum dengan terpaksa,” kata dia.*rmol/re-edit