AKSIBORNEO – “Integritas dan kejujuran bukan sekadar kata indah yang sering diucapkan dalam pidato politik, melainkan dua pilar utama yang menentukan kualitas dan ketangguhan seorang pemimpin.”
HAL itu ditegaskan oleh Pengamat Politik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khamim Zarkasih Putro, yang menilai kedua nilai tersebut harus menjadi roh dari setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik.
Menurut dia, intergritas dan kejujuran merupakan dasar terbentuknya kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, kata dia, kepemimpinan akan mudah rapuh dan kehilangan legitimasi di mata rakyat. “Integritas berarti konsisten antara nilai, perkataan, dan tindakan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi,” katanya saat dihubungi KBA News, Ahad, 9 November 2025.
Khamim menyontohkan sejumlah bentuk konkret bagaimana nilai integritas dapat diterapkan dalam praktik kepemimpinan nasional. Pertama, transparansi anggaran. Pemerintah perlu membuka rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara daring agar masyarakat bisa menelusuri alokasi dana. Bila ditemukan penyimpangan, langkah perbaikan harus segera diumumkan kepada publik.
Kedua, penghentian konflik kepentingan. Setiap pejabat tinggi, menurut Khamim, wajib melaporkan seluruh hubungan bisnis dan aset keluarga. Jika ada potensi konflik, mereka perlu mengundurkan diri dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan tersebut.
Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kasus korupsi, misalnya, harus diproses oleh lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa intervensi politik. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.
Dosen Pasca-Sarjanan UIN Sunan Kalijaga ini mengungkapkan, praktik kepemimpinan harus menerapkan kebijakan berbasis merit (merit-based). “Penempatan pejabat publik seharusnya berlandaskan kompetensi dan rekam jejak, bukan karena kedekatan politik atau hubungan keluarga,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, kebijakan lingkungan yang konsisten. Pemerintah, harus berani menegakkan regulasi perlindungan lingkungan meskipun ada tekanan dari kalangan industri. Penandatanganan perjanjian iklim harus diikuti dengan tindakan nyata dan pengawasan yang ketat.
Terakhir, komunikasi terbuka antara pemimpin dan masyarakat. Khamim menilai, forum tanya jawab langsung antara presiden, menteri, dan warga menjadi wujud nyata transparansi pemerintahan. Pemimpin juga perlu berani mengakui kesalahan kebijakan dan memperbaikinya secara terbuka.
“Integritas bukan hanya soal citra, tetapi bukti nyata dalam keputusan dan tindakan sehari-hari seorang pemimpin. Begitu pula kejujuran, ia menjadi jembatan utama antara pemerintah dan rakyatnya,” tegas Khamim.
Dengan menjadikan integritas dan kejujuran sebagai dasar, Khamim meyakini kepemimpinan nasional akan lebih kuat, dipercaya, dan mampu membawa bangsa menuju perubahan yang berkelanjutan.
Sementara itu, kemarin, soal topik ini, Anies Baswedan menegaskan bahwa kejujuran saja tidak cukup untuk membangun kepemimpinan yang kuat dan dipercaya publik. Menurutnya, kejujuran harus dijalankan dengan berpijak pada nilai kebenaran dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar keterusterangan tanpa arah moral. Ia menyontohkan bahwa seseorang bisa jujur dalam mengakui kesalahan atau tindak kriminal, namun hal itu tidak mencerminkan integritas yang sesungguhnya.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini menekankan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berintegritas, yakni mereka yang konsisten antara ucapan, tindakan, dan nilai yang diyakini, serta selalu menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Bagi Anies, integritas adalah pondasi moral yang melampaui kejujuran, karena di dalamnya terkandung tanggung jawab, keberanian moral, dan komitmen terhadap kebenaran.***