AKSIBORNEO – “Tokoh nasional Anies Baswedan menyoroti masih kuatnya ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia meski hampir 80 tahun merdeka.”
DALAM Dialog Kebangsaan pada rangkaian pelantikan DPW Gerakan Rakyat Riau belum lama ini, Anies menegaskan bahwa akar persoalan ketimpangan terletak pada lemahnya penegakan hukum dan belum meratanya akses pendidikan.
Menurut Anies, sejarah penjajahan menunjukkan bahwa sistem kolonial menciptakan ketimpangan ekstrem, di mana negara penjajah menjadi makmur sementara wilayah jajahan tertinggal. Semangat itulah yang mendorong bangsa Indonesia memilih jalan kemerdekaan demi menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Namun, Anies menilai bahwa setelah kemerdekaan, pola ketimpangan tersebut belum sepenuhnya hilang. Ia menyoroti ironi di berbagai daerah kaya sumber daya alam yang justru mengalami keterbelakangan.
“Tujuan utama kemerdekaan adalah keadilan sosial. Ketika ketimpangan masih terjadi, itu artinya kita menyimpang dari cita-cita awal republik,” ujar Anies dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya seperti dikutip KBA News, Selasa, 16 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali “mengecek kompas” perjalanan Indonesia setelah hampir delapan dekade merdeka. Anies menilai, salah satu koreksi paling mendasar yang harus dilakukan adalah membangun negara yang beradab melalui hukum yang adil dan memberikan kepastian.
Menurutnya, lemahnya penegakan hukum membuat banyak pelaku usaha enggan beraktivitas, bahkan hanya karena konflik dengan mitra usaha. Ketika ketidakjujuran dilindungi oleh kekuatan tertentu, pihak yang benar justru sering kali kalah.
“Kondisi ini membuat orang takut berusaha. Padahal ekonomi tidak akan bergerak tanpa rasa keadilan,” tegasnya.
Selain hukum, Anies juga menyoroti ketimpangan dalam akses pendidikan. Ia menilai negara belum sepenuhnya serius memastikan seluruh anak bangsa bisa menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas.
Anies menyontohkan, jika jumlah bangku di kelas 1 SD tidak sebanding dengan jumlah bangku di kelas 12 SMA, maka negara secara tidak langsung membiarkan sebagian anak terputus dari pendidikan.
“Kalau bangkunya tidak tersedia, artinya niat menyekolahkan semua anak belum sungguh-sungguh,” katanya.
Tak hanya itu, Anies menegaskan pentingnya membangun perekonomian yang berkeadilan. Ia menyoroti sulitnya usaha mikro dan kecil mengakses permodalan, sementara usaha menengah dan besar justru lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
“Kesempatan harus setara. Tanpa keadilan ekonomi, ketimpangan akan terus berulang,” ujarnya.
Di akhir pidato, Anies mengajak Gerakan Rakyat untuk tidak berhenti pada wacana, melainkan turun tangan langsung mendorong perubahan. Ia juga menekankan pentingnya membangun gerakan yang santun, menyenangkan, dan mampu memenangkan hati masyarakat. “Perubahan tidak cukup dengan debat. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan ketulusan,” pungkasnya.*kba