AKSIBORNEO – “Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat (GR), Sahrin Hamid menyebut, partainya telah menjadi salah satu dari lima besar partai politik yang paling banyak diperbincangkan publik di media sosial.”
MESKI proses pendiriannya sebagai partai politik masih berlangsung, capaian itu disebut sebagai bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Gerakan Rakyat, yang dibangun dari kerja kader di akar rumput.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Kelas Kader ke- II DPP Partai Gerakan Rakyat yang digelar secara daring, Sabtu (18/7-2026). Menurutnya, eksistensi Gerakan Rakyat di ruang digital kini sejajar dengan sejumlah partai besar nasional.
“Di media sosial, Gerakan Rakyat selalu masuk lima besar percakapan publik bersama partai-partai besar. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terus tumbuh,” ujarnya.
Ketua Umum menjelaskan, meningkatnya perhatian publik tersebut diraih tanpa dukungan oligarki maupun dinasti politik. Ia menegaskan Gerakan Rakyat dibangun melalui kerja sukarela kader dan konsolidasi organisasi dari bawah.
“Kepercayaan publik inilah yang harus dijaga. Partai ini bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat,” katanya.
Sudah Kantongi 35 SKT
Pada kesempatan itu, Sahrin Hamid juga menyampaikan bahwa organisasi yang ia pimpin telah memasuki tahap akhir pemenuhan persyaratan administratif untuk resmi menjadi partai politik. Ia menegaskan bahwa penguatan kaderisasi dan penyelesaian legalitas menjadi fokus utama organisasi.
Menurutnya, salah satu syarat pendirian partai adalah melampirkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari kepengurusan di 38 provinsi. Hingga saat ini, GR telah mengantongi 35 SKT, sementara tiga provinsi yang masih dalam proses penyelesaian adalah Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menyebutkan, proses pendaftaran ke Kementerian Hukum dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli dan berharap seluruh persyaratan dapat dipenuhi sehingga seluruh jajaran pengurus dapat mengikuti momentum pendaftaran tersebut.
“Ini momentum yang hanya terjadi satu kali dalam pendirian sebuah partai politik, ketika rakyat biasa mampu membangun kekuatan politik baru,” ujarnya.
Ketua Umum mengakui bahwa mendirikan partai politik bukan pekerjaan mudah karena harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat. Meski demikian, ia menilai antusiasme publik terhadap Gerakan Rakyat terus meningkat.
Dalam arahannya, Ketua Umum kembali menegaskan bahwa meritokrasi menjadi fondasi utama organisasi. Setiap kader akan memperoleh kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kapasitas, bukan kedekatan maupun nepotisme.
Ia juga mendorong pembentukan berbagai organisasi sayap untuk memperluas basis gerakan, di antaranya Muda Bergerak, Perempuan Bergerak, organisasi kebencanaan, bantuan hukum, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bidang-bidang lain yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Gerakan Rakyat diarahkan menjadi partai kader yang tumbuh melalui sistem meritokrasi dan kaderisasi berkelanjutan.
Untuk itu, ia meminta pelaksanaan kelas kader dilakukan secara rutin, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kelas kader daring ditargetkan berlangsung 12 kali dalam setahun, sementara seluruh DPD diminta aktif menyelenggarakan pengkaderan di wilayah masing-masing.
Saat ini, Gerakan Rakyat disebut telah memiliki sekitar 38 ribu anggota serta kepengurusan yang telah terbentuk di 38 provinsi di Indonesia. Dengan modal tersebut, seluruh pengurus daerah diminta memperkuat konsolidasi organisasi melalui pelaksanaan kelas kader secara berkesinambungan.*hatipena