AKSIBORNEO –“Akhirnya para mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI membuktikan ancaman mereka, setelah 14 hari aksi tigaratusan massa unjuk rasa, Senin (28 Maret 2022), tak direspon Presiden Joko Wudodo (Jokowi).”
SENIN, (11 April 2022) pagi, mereka membuktikan hal tersebut dengan yang diklim sekitar seribuan mahasiswa turun beraksi lagi menyampaikan aspirasi, diikuti beberapa elemen masyarakat yang telah menyatakan bergabung sebagai dukungan.
Di unjuk rasa pada Senin 2803, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang memakai titik aksi mereka di depan Istana Negara, diketahui menyampaikan 6 tuntutan, antara lain tuntutan pokok:
Mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Selengkapnya baca : Tak Digubris Presiden Jokowi, Mahasiswa BEM SI Susul dengan Aksi Demo Besar-besaran Kepung Istana
Di aksi unjuk rasa susulan 1104 massa BEM SI mengubah titik ‘gempur’ ke gedung DPR-RI karena alasan untuk:
Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
Kedua, mahasiswa mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.
Ketiga, mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.
Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
Dipetik dari Kompas.com . Ihwal bergesernya lokasi demonstrasi, Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal beralasan, para mahasiswa ingin menuntut anggota DPR untuk taat terhadap konstitusi.
Beberapa bentuk ketaatan terhadap konstitusi yang mereka tuntut ialah agar anggota dewan tak mengamendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode atau menunda pelaksanaan pemilu.
“Karena kami ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kami akan mengawal dari UUD dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” kata Lutfhi, dikutip dari Tribunjakarta.com, Senin (11/4-2022).
Baca juga artikel terkait : Batal Ikut Demo 11 April, BEM Nusantara Dipuji, Teddy Gusnaidi Heran: Apa Hebatnya Mereka? Ngawur Kok Nanggung
Sementara itu, diketahui sehari sebelum aksi demo 1104, Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) dengan sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan Bogor, Ahad (10/4-2022), meminta jajarannya menyampaikan kepada publik bahwa jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan, agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
“Saya kira sudah jelas semuanya, sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode”, tegas Jokowi.
(Baca: Soal Penundaan Pemilu: Presiden Jokowi Mendadak Kumpulkan Para Pembantunya, Adakan Rapat Terbatas)
Nah, salah satu tuntutan BEM SI telah terjawab secara resmi. What Nex.. ***