AksiBorneo – “Setelah aksi massa HMI digelar PB HMI yang didahului massa Ojol menggeruduk depan gedung DPR-RI, Senin (29 Agustus 2022) sore, BEM Jakarta juga tak tinggal diam menolak kenaikan Harga BBM, Kamis, (1 September 2022).”
AKSI unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM tak hanya berlangsung di Jakarta, tapi juga berlanjut di daerah.
Di Asahan – Sumatera Utara, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Asahan, dikutip dari tribunmedan.com, juga menggelar aksi menuntut penolakkan kenaikan harga BBM, Kamis (1 September 2022).
Unjuk rasa yang menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan tak berjalan mulus.
Kericuhan bermula saat mahasiswa hendak melakukan aksi kubur diri dihalang-halangi oleh petugas. Mahasiswa yang akan menggali lubang di halaman kantor DPRD Asahan didorong oleh polisi.
Aksi saling dorong pun tak terelakkan dalam unjuk rasa tersebut.
“Woi, jangan kau gali itu,” ujar Kabag Ops Polres Asahan – Kompol Yayang saat melakukan pengamanan unjuk rasa.
Selanjutnya seorang oknum polisi lainnya datang dan langsung memiting salah seorang mahasiswa.
Aksi unjuk rasa tersebut pun makin memanas, bahkan seseorang yang mengenakan baju kemeja tampak membuang dan menginjak-injak bendera HMI yang dibawa mahasiswa.
Ketua HMI Cabang Asahan, Syaiful Rangkuti menyesalkan tindakan represif polisi yang mengawal aksi mereka di kantor DPRD Asahan.
Mereka pun berencana menggelar aksi ke Mapolres Asahan atas aksi arogansi oknum polisi.
“Kami melakukan aksi damai. Awalnya kami berjalan aman damai, namun saat kami hendak melakukan aksi kubur diri yang menyimbolkan terkuburnya rasa keadilan di negeri ini, khususnya presiden Joko Widodo,” kata Syaiful.
Syaiful menegaskan tindakan oknum berpakaian sipil yang diketahui menginjak-injak bendera HMI, sangat melukai hati kader HMI tidak hanya di Kabupaten Asahan saja, tetapi juga seluruh kader di Indonesia.
“Paling memilukan bagi kami kader-kader HMI, adanya oknum berpakaian preman membuang bendera Himpunan Mahasiswa Islam. Akibat hal tersebut, kami akan melakukan aksi spontanitas ke Mapolres Asahan untuk meminta pertanggung jawaban untuk mengungkap. Bila tidak, kami meminta untuk copot Kapolres Asahan,” katanya.
Sementara itu mahasiswa berhasil menguasai ruang rapat paripurna DPRD Asahan
“Kami bagi dua kelompok, yang kelompok satu menduduki ruang rapat paripurna, dan yang satu mencari pelaku atau oknum tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, aksi mahasiswa dimulai secara damai dari Tugu Garuda, Tugu Juang Kisaran, Kantor Stasiun Pertamina hingga Kantor DPRD Asahan.
Baca juga : Aksi Massa HMI di Depan Gedung DPR Tolak Kenaikan Harga BBM Diwarnai Adu Dorong dengan Polisi, 4 Ditangkap
Demo Mahasiswa BEM di Jakarta
Sementara itu di hari yang sama, Kamis (1 September 2022), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara berdemo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.
BEM Nusantara bersama sejumlah aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar.
Ahmad Faruuq, koordinator pusat BEM Nusantara mengatakan, aksi mereka hari ini membawa sejumlah tuntutan ke pemerintan dan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Satu diantara tuntutannya, massa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
Hal itu dikarenakan akan berefek domino terhadap ekonomi masyarakat terutama kelas menengah ke bawah.
Massa juga tuntut Presiden Jokowi untuk mengumumkan bahwa rencana kenaikan BBM subsidi batal dilakukan.
Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi.
Sekaligus menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran.
Sebab menurut mereka yang mengacu pada riset BKF, bahwa 60 persen masyarakat kaya menikmati 70,3 persen bbm subsidi. Sedangkan 40 persen masyarakat kalangan bawah hanya menikmati 20 persen dari bbm bersubsidi.
“Meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam penyaluran BBM subsidi,”
“Serta menindak tegas terhadap penyelewengan penyaluran karena pembengkakan harga BBM terjadi akibat subsidi yang tidak tepat sasaran,” kata Faruuq di lokasi dikutip wartakotalive.com
Selain itu massa juga menuntut pemerintah untuk transparansi distribusi kuota BBM subsidi kepada masyarakat agar tidak mengalami mis-subsidi BBM.
Massa turut menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. “Menuntut pemerintah agar dalam waktu dekat segera merumuskan roadmap jangka panjang transisi energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan,” ungkapnya.*tribunmedan