Jabatan mentereng yang pernah disandang oleh Moeldoko di korp TNI, ia peroleh di era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi Presiden ke-6 RI, KSAD, lalu Panglima TNI.
AKSIBORNEO – “Ketika masih jadi Panglima TNI, Moeldoko sempat mengusulkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi Jenderal Besar. Ketika itu, SBY masih jadi Presiden RI. Hubungan keduanya pun masih harmonis.”
NAMUN kini, hubungan Jenderal (Purn) Moeldoko dengan SBY, bisa dikatakan putus, pasca Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Bahkan menurut berita lawas ‘Koran Jakarta’. SBY yang mantan atasan sekaligus senior Moeldoko di TNI, sempat melontarkan kekecewaannya atas langkah politik Moeldoko. SBY mengaku merasa menyesal telah memberi jabatan kepada Moeldoko yang kini ia anggap menikamnya.
Ya, karir Moeldoko sendiri memang moncer di era SBY jadi Presiden. Dia jadi KSAD di era SBY. Pun, jadi Panglima. Itu juga di masa SBY jadi Presiden. Setelah itu, saat di era Jokowi, posisi Panglima TNI diganti oleh Jenderal Gatot Nurmantyo.
Kembali lagi ke soal usulan Moeldoko menjadikan SBY sebagai jenderal besar. Usulan itu dilontarkan Moeldoko, sekitar tahun 2014. Kala itu, saat memberi sambutan di acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri yang digelar di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)-PTIK, Jakarta, Moeldoko sempat melontarkan usulannya tersebut, menjadikan SBY jadi jenderal besar.
Alasan Moeldoko saat itu, SBY layak jadi jenderal besar, karena semangatnya dalam membangun TNI yang andal. Maka atas dasar itu, tidak salahnya kata Moeldoko, jika SBY mendapat anugerah Jenderal Besar.
“Semangat yang kuat dari bapak Presiden membangun kekuatan TNI yang andal, kami bersepakat, tidak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah Jenderal Besar Susilo Bambang Yudhoyono,” begitu pernyataan Moeldoko saat membuka Rapim TNI dan Polri.
Kata Moeldoko lagi, sudah banyak kebijakan SBY yang membuat kemajuan TNI meningkat. Salah satunya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas alutsista TNI. Dukungan lainnya, soal kesejahteraan prajurit yang meningkat melalui program remunerasi yang dimulai tahun 2010. Maka SBY layak dianugerahi jenderal besar.
Namun gelar Jenderal Besar itu batal atau tidak diwujudkan. SBY, menolak dianugerahi penghargaan sebagai jenderal besar. Sampai SBY lengser, usulan Moeldoko itu tak terwujud. Kini, keduanya justru saling berseteru. Berebut partai, Partai Demokrat.
Ujung-ujungnya, Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan perkara dengan nomor register 150/G/2021/PTUN.JKT, menolak gugatan Partai Demokrat versi Deli Serdang yang diketuai oleh Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). “Amar putusan: Tolak,” demikian bunyi amar putusan MA, Kamis (10 Agustus 2023).
Namun AHY mengatakan, telah memaafkan Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko atas upaya pengambilalihan partainya. Meskipun demikian, dia menyatakan tak akan melupakan peristiwa itu begitu saja.
“Saya memilih untuk memaafkan tapi tidak melupakan, dan bagian tak melupakan itu banyak aspeknya,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jumat, 11 Agustus 2023.*
Baca juga Artikel terkait: Ketika Moeldoko Keok di MA
*Sebagai informasi, Indonesia punya tiga jenderal besar. Pertama, Jenderal Besar Soedirman, Panglima TNI yang pertama. Kedua, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Ketiga, Jenderal Besar Soeharto. Ketiga jenderal besar ini semuanya telah almarhum.