AKSIBORNEO – “Dinamika politik nasional berpotensi semakin kompleks setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait keabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.”
SITUASI tersebut dinilai dapat memengaruhi peta hubungan antarkekuatan politik, terutama karena sejumlah partai besar disebut berada dalam posisi berseberangan secara terbuka dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik M. Tri Andika menilai Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik atau political balancing.
Ia harus mampu merawat hubungan dengan berbagai kelompok politik agar stabilitas pemerintahan tetap terjaga, termasuk ketika hubungan sejumlah partai dengan Jokowi mengalami ketegangan.
Andika menyebut PDI Perjuangan (PDIP), Partai NasDem, Partai Demokrat, hingga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan peta politik tersebut.
Menurutnya, posisi Prabowo tidak sederhana karena ia harus membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan sikap politik berbeda.
Dalam analisisnya, Andika menyoroti hubungan sejumlah partai politik dengan Jokowi yang dinilainya tengah berada dalam situasi berseberangan. Ia menyampaikan pandangan tersebut melalui kanal YouTube tvOneNews, sebagaimana dikutip pada Jumat, 30 Oktober 2026.
“Setelah putusan MK ini, hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah cara Pak Prabowo menjaga keseimbangan di antara berbagai kekuatan politik yang ada,” ujar Andika.
Ia kemudian memetakan sejumlah relasi politik yang menurutnya sedang mengalami ketegangan. PDIP disebut berhadapan dengan Jokowi, begitu pula NasDem dan Demokrat. Andika juga menilai situasi tersebut menempatkan Prabowo pada posisi yang tidak mudah.
“Jika kita petakan, konflik yang terlihat adalah antara PDIP dan Pak Jokowi. Dalam analisis saya sebelumnya, ada pula NasDem yang berseberangan dengan Pak Jokowi, begitu juga Demokrat. Kondisi ini membuat posisi Pak Prabowo menjadi tidak sederhana,” imbuhnya.
Andika menilai salah satu pekerjaan penting Prabowo adalah mempertahankan komunikasi politik yang mampu menjangkau seluruh kelompok.
Pendekatan merangkul, menurutnya, dapat membantu menjaga stabilitas, tetapi keberhasilannya tidak hanya bergantung pada langkah yang diambil oleh Presiden.
Prabowo selama ini dinilai memperlihatkan sikap politik inklusif dengan membuka ruang bagi berbagai pihak. Namun, upaya tersebut membutuhkan kesediaan dari elite partai untuk membangun hubungan timbal balik.
“Bagaimana pendekatan untuk merangkul semua pihak itu dijalankan? Jika kita melihat langkah politik Pak Prabowo, beliau berupaya merangkul. Namun, pertanyaannya, apakah pihak-pihak yang dirangkul juga bersedia membangun hubungan yang saling merangkul?” tutur Andika.
Andika pun mempertanyakan apakah partai-partai yang disebut berseberangan dengan Jokowi bersedia kembali memperbaiki hubungan. Ia secara khusus menyinggung PDIP, NasDem, Demokrat, serta PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
“Apakah PDIP bersedia kembali merangkul Pak Jokowi? Apakah NasDem dan Demokrat juga memiliki keinginan yang sama? Bagaimana dengan partai-partai lainnya, termasuk PKB yang dipimpin Cak Imin?” lanjutnya.
Lebih lanjut, Andika menegaskan kemampuan Prabowo membangun komunikasi lintasfraksi akan berperan penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Andika menilai kemampuan Presiden mengelola berbagai kepentingan akan menentukan seberapa kuat konsolidasi kekuasaan dapat terjaga.
Dukungan politik yang terbangun melalui komunikasi lintasfraksi juga dapat membantu pemerintah menjalankan agenda strategis secara lebih stabil.
Sebagai latar belakang, desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden menguat setelah MK membacakan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangan putusan tersebut, fakta persidangan disebut tidak menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan setingkat SMA sebagaimana persyaratan administratif pencalonan.
Dokumen Certificate of Attendance yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijelaskan sebagai sertifikat kehadiran dalam kegiatan pembelajaran, bukan dokumen yang membuktikan kelulusan pendidikan.
Temuan dalam pertimbangan persidangan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memicu kembali perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Sejumlah pihak lantas menyuarakan desakan agar ia mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden.
Isu tersebut turut menambah dinamika politik nasional karena menyangkut jabatan wakil presiden sekaligus hubungan para elite politik.
Perkembangan ini juga menjadi salah satu konteks yang digunakan Andika untuk menjelaskan tantangan Prabowo dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik.* AyoIndonesia