Penggerebekan asrama putri Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo viral dan menuai kecaman luas.
AKSIBORNEO – “Dugaan tindakan sewenang-wenang dan kejahatan prosedur hukum yang melibatkan aparat kepolisian mencuat di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.”
PENGURUS Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Mojolaban, Sukoharjo, melayangkan protes keras melalui Surat Edaran Resmi tertanggal 29 Oktober 2026 yang menguraikan aksi penggerebekan dini hari, penodongan senjata laras panjang terhadap santriwati di bawah umur, penyitaan barang bernilai puluhan juta rupiah tanpa surat izin resmi, hingga penahanan anak-anak dan balita.
Peristiwa tersebut bermula pada Kamis dini hari sekitar pukul 03.20 WIB. Puluhan personel kepolisian yang mengaku berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo bersama satuan Brimob bersenjata lengkap, mendatangi kompleks Ma’had Hamalatul Qur’an. Tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan atau penangkapan yang sah, aparat mendobrak pintu pondok serta kamar para pengasuh dan santriwati yang tengah tertidur.
Berdasarkan surat edaran nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026 yang ditandatangani oleh Mudiroh Ustadzah Aisyah Humairoh beserta sekretaris dan para pengasuh putri pesantren, penggerebekan diwarnai aksi kekerasan verbal dan fisik terhadap santriwati yang kepanikan. Para santriwati yang belum sempat mengenakan jilbab ditarik keluar kamar dan ditodong menggunakan senjata laras panjang.
Kondisi paling memprihatinkan dialami oleh seorang santriwati yang berada sendirian di ruang belakang. Pihak pesantren mencatat bahwa korban diperintahkan tiarap, tubuhnya dibolak-balik, serta wajahnya dicengkeram dengan satu tangan sembari dibentak secara berulang kali.
“Kamu laki-laki atau perempuan?” bentak aparat secara berulang kali seraya mengarahkan laras panjang dan memaksa korban memperlihatkan rambutnya di tengah situasi panik dan menegangkan, sebagaimana tertuang dalam naskah kronologi resmi pesantren.
Seluruh santriwati, ustadzah, serta anak-anak di bawah umur—termasuk dua balita berusia 3 dan 5 tahun—kemudian diangkut menggunakan kendaraan operasional polisi menuju Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB untuk menjalani interogasi tanpa pendampingan orang tua maupun kuasa hukum.
Selama penahanan berjam-jam hingga dipindahkan ke Polres Sukoharjo, para santriwati sempat ditelantarkan tanpa kepastian makanan sejak siang hari dan baru diberikan jatah makan sekitar pukul 17.00 WIB dalam kondisi lemas dan kelaparan.
Pihak pesantren mengungkapkan bahwa penggerebekan brutal tersebut didasari tuduhan dugaan keterlibatan pengurus atau santriwati dalam aksi pembakaran warung babi yang terjadi di kawasan Sukoharjo. Namun, setelah melalui proses pemeriksaan maraton di markas kepolisian, polisi tidak menemukan bukti keterlibatan apa pun dari pihak pesantren. Seluruh santriwati dan ustazah akhirnya dipulangkan dan dibebaskan.
Meski terbukti tidak terlibat, kompleks Ma’had dipasang garis polisi (police line) dan aktivitas belajar terhenti total. Selain itu, aparat menyita barang-barang inventaris serta aset pribadi santri dan pengasuh bernilai sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa disertai lembar surat penyitaan resmi.
Barang-barang yang diambil aparat meliputi uang tabungan santri dan ustadzah sebesar lebih dari Rp16 juta, emas murni Antam 1 gram dan kepingan dirham yang disimpan di brankas, dan tiga unit sepeda motor milik ustadzah dan inventaris. Polisi juga menyita telepon genggam (HP) pribadi, komputer, busur panah (peralatan ekstrakurikuler), serta satu unit drone.
Akibat penangkapan yang dinilai tidak prosedural tersebut, dua anak balita mengalami trauma psikologis berat. Balita berusia 3 tahun menangis histeris secara terus-menerus. Sementara anak berusia 5 tahun sempat terpisah dan hilang di sekitar kompleks Ma’had saat penggerebekan berlangsung sebelum akhirnya diselamatkan warga setempat dan diantar ke rumah keluarganya di kawasan Semanggi.
Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an secara tegas mengutuk keras aksi sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum aparat Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah.
“Kami menyampaikan kekecewaan mendalam atas tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian yang bertindak di luar prosedur hukum yang berlaku dan penyitaan barang-barang tanpa diberikan surat resmi kepada pihak pondok saat kejadian berlangsung… Peristiwa tersebut, terlebih dengan adanya pendobrakan pintu dan penodongan senjata terhadap santriwati di bawah umur, telah menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam,” tulis pihak pesantren dalam pernyataan sikap resminya.
Pihak pesantren mendesak pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut tuntas pelanggaran prosedur ini, melakukan evaluasi menyeluruh, serta mengembalikan seluruh barang milik santri dan pesantren yang dirampas secara tidak sah. Kejadian penggerebekan secara tidak sah itu sendiri disebutkan terjadi pada Senin dini hari 27 Oktober 2026 lalu.*AFU