Kolom, Effendy Asmara Zola
KALI ini saya sepakat dengan Ketua Umum PDI-Perjuangan – Megawati Soekarnoputri, terkait seruan kerasnya kepada TNI/Polri serta ASN untuk tidak lagi mengintimidasi rakyat Indonesia.
.“Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Jangan lagi intimidasi rakyatku”, kata Megawati dalam kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2-2024).
Megawati geram bisa dimaklumi. Sepertti kata pribahasa ‘tak tumbuh tak melata, kalau tak sungguh orang tak kata’, artinya sang ketum dan partainya memang ada mengalami suatu peristiwa tak menyenangkan.
Paspampres minta bendera PDI-P diturunkan saat Jokowi Kunker ke Gunungkidul. Relawan Capres-Cawapres 03 Ganjar-Mahfud ada yang dianiaya. Ada pula baliho seorang wanita, caleg PKS ditutup dengan baliho dari koalisi lain.
Intimidasi terhadap politikus Partai Persatuan Indonesia Aiman Witjaksono, menambah warna intimidasi, HP mantan wartawan ini disita polisi demi menemukan bukti yang dirahasiakan atas pengakuan ordal ketidaknetralan di tubuh Polri. Kendati penyitaan tersebut disebut sudah berdasarkan izin dari pengadilan.
Secara umum warna-warni intimidasi itu memang terjadi, seperti juga yang didesain terus menerus terhadap pasangan Anies-Cak Imin.
Masih ingat aksi teror berupa pelemparan sekarung ular cobra terjadi di kediaman pribadi mantan Gubernur Banten – Wahidin Halim, di Tangerang pada jam 03.30 WIB, jelang kunjungan silaturahmi Anies pagi harinya di kediaman sahabatnya itu, Rabu (25 Januari 2023).
Di awal-awal pencapresannya, gagal dengan teror puluhan ular berbisa yang mematikan itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengutak-atik kegiatan Formula-E, mencari-cari kesalahan Anies Baswedan disitu. Dipaksakan bagaimana pun nihil, sampai-sampai ada dua komisionir KPK yang mengundurkan diri.
Kuasa Allah, ya mukalibal kulub, Allah yang maha membolak-balikan hati, Firli justeru yang terjerat kasus dugaan pemerasan dan terlempar dari kursi manis KPK.
Peristiwa lain, baliho AMIN yang dibuat secara swadaya pendukung, pernah ada yang raib bak disambar angin puting beliung.
Penzaliman paling seru ketika videotornt Anies Baswedan ditackdown dengan alasan yang dibuat-buat, menimbulkan perlawanan pendukung dimana-mana. Raib di Bekasi dan Jakarta, patah tumbuh hilang berganti; videotorn Anies bermunculan di mana-mana di beberapa provinsi lebih banyak lagi.
Jadi tidak heran jika Jusuf Kalla yang mantan Wapres RI 10 dan 12 menyebut, proses Pemilu 2024 adalah terburuk sepanjang sejarah. Dia alami sendiri dan companionnya karena merasa diintimidasi setelah secara terbuka menyatakan dirinya mendukung pasangan AMIN.
“Apa sih sebenarnya yang kalian takuti dari Anis Baswedan, kini AMIN?”
“Saya enggak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia. Yang mempunyai hak yang sama dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita,” kata Megawati.
Presiden kelima Republik Indonesia ini pun menyerukan supaya rakyat tidak takut akan intimidasi yang dilakukan aparat, karena hukum semestinya melindungi segenap warga negara Indonesia. Hukum semestinya berlaku sama kepada semua warga negara Indonesia, baik itu presiden, menteri, tentara, maupun polisi.
“Siapa pun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan,” tegas Megawati.
Siapa yang begitu bernafsu melanggengkan kekuasaan bukan lagi rahasia umum. Dari cawe-cawe yang secara resmi diproklamirkan Presiden Jokowi, yang mendesain putusan Paman MK hingga presiden-menteri dan ASN boleh kampanye sampai pada bagi-bagi sembako dan Bansos padahal dari uang rakyat juga, demi kepentingan pribadi mendudukan putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapresnya Prabowo Subianto.
Rakyat sudah pintar, netralitas yang didengung-dengungkan Jokowi tak lebih dari lip sevice. Maka memilih Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, berarti melanggengkan Kursi Kekuasaan Presiden Jokowi 3 priode yang mengobrak-abrik demokrasi dan konstitusi itu.
Siapa pemenang tergantung siapa yang curang. Halal haram hantam, persis ajaran Machiavelli dengan teori Machstaat dalam teori hukum alam bukan rechstaat yang pernah dicita-citakan Bung Karno-Hatta 1945.
“Tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini!” kata Gibran Rakabuming Raka di awal-awal kemunculannya. Ah, terus terang sajalah, mestinya “tenang saja Pak Prabowo, bapak saya ada di sini!”, gitu aja repot kata istilah Gus Dur.
Last but not least, kursi empuk RI 1 yang mestinya diperebutkan secara fair play, telah menjadi kursi panas oleh buruknya proses Pemilu 2024 yang akan digelar 14 Februari 2024 ini.*
Pontianak, 0502-24/Pimred.AksiBorneo
.
.