AKSIBORNEO – “Pemerintah Malaysia berencana membuka pintu perbatasan negaranya mulai 1 April 2022, setelah dua tahun ditutup akibat pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media di Parlemen, Kuala Lumpur, Selasa (8/3-2022).”
SEBELUMNYA wacana pembukaan pintu perbatasan atau sempadan negara Malaysia juga santer diberitakan pada Februari 2022. Waktu itu bahkan rencanannya perbatasan bakal dibuka per 1 Maret 2022.
Melansir Jawa Pos.Com, kala itu Gubernur Sutarmidji sempat menanggapi rencana tersebut. Intinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar bakal mengikuti aturan dari Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
“Mereka (Malaysia) ikut aturan mereka, kita (Indonesia) ikut aturan kita. Misalnya masuk di sana tak perlu karantina silakan, kalau masuk sini perlu karantina, lakukan (karantina),” katanya ketika diwawancarai kala itu, 9 Februari lalu.
Seperti diketahui Provinsi Kalbar merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia (Sarawak, Malaysia Timur, Red.AB).
Sampai saat ini sudah ada tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) resmi yang beroperasi di Kalbar; PLBN Aruk / Kabupaten Sambas, PLBN Entikong / Kabupaten Sanggau, dan PLBN Badau / Kabupaten Kapuas Hulu.
Selama pandemi sejak 2020, seluruh PLBN tersebut ditutup untuk lalu lintas orang maupun barang, dalam rangka penyegahan penularan Covid-19. PLBN hanya dibuka khusus untuk kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Para PMI yang dipulangkan juga harus menjalani serangkain pemeriksaan serta karantina, sesuai aturan yang berlaku.
Seperti diberitakan, rencana dibukanya perbatasan Malaysia pada 1 April 2022 diumumkan oleh Perdana Menteri Malysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media di Parlemen, Kuala Lumpur, Selasa (8/3-2022). Kebijakan itu diambil sejalan dengan pengumuman peralihan negara tersebut ke fase endemi pada bulan depan.
“Keputusan ini dibuat berdasarkan tiga perkara, pertama pertimbangan sains dan fakta terkini terkait Covid-19. Kedua membandingkan keperluan pembukaan perbatasan di negara-negara lain. Ketiga, memberi kemudahan kepada pelaku perjalanan dan tidak menyulitkan perjalanan mereka,” katanya.*AB/Jp